Warga Miskin Tak Terdata dan Tidak Dapat BLT

Beberapa warga miskin yang tidak mendapat bantuan dari program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) atau yang dulu BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu. Warga miskin itu luput dari pendataan dari petuga, salah satunya adalah Laela (54 Tahun) warga Desa Wonorejo, kecamatan Jepara yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam PSKS. Padahal, ia dan suaminya tinggal di rumah yang tidak layak huni. Bangunan rumahnya terbuat dari kayu bambu, dengan atap dari welit daun rembulung.

Laela mengaku bahwa ia bekerja sebagai buruh pembuatan tahu, dan penghasilan setiap harinyapun berkisar Rp 30 ribu, dengan jangka waktu kerja dari pagi hingga larut malam.

”Dulu saya pernah dapat bantuan langsung tahun 2012. Tapi, setahun kemudian dan sekarang tidak dapat lagi, dan kami sudah pasrah, tidak bisa apa- apa, Mau mengadu ke mana lagi, wong semua jawabnya begitu saja,” imbuhnya.

Ia sempat melapor kepada ketua RT dan kelurahan. Namun, keluhan yang disampaikan itu tidak bisa ditanggapi petugas. Dia mendapat jawaban, jika pihak kelurahan hanya menjalankan tugas dari data yang diterima dari pusat.

Kepala Kantor Pos Jepara Triyono mengatakan, pihaknya belum mendengar ada warga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan. Sebab, bantuan yang disalurkan, datanya diperoleh dari pemerintah pusat.

”Datanya dari pusat, sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, wewenang kami hanya sebatas menyalurkan saja, Oleh karena itu, jika ada warga miskin yang tidak mendapat bantuan PSKS, bukan menjadi wewenangnya. "Sebab, data yang ada juga sama dengan tahun sebelumnya” kata Triyono